Beberapa bulan ini adalah puncak bagi saya merasakan kemuakan terhadap perpolitikan tanah air. Awal mula, kemuakan itu lahir tatkala partai politik yang mempunyai kuasa penuh untuk mengatur dan memainkan orkestra perpolitikan kita, mereka dengan cepat bertindak memutuskan untuk merevisi undang-undang pemilihan kepala daerah (baca : pilkada) yang di latarbelakangi oleh salah satu tokoh yang mendapat dukungan publik untuk maju bertarung dalam kompetisi perebutan kursi gubernur DKI melalui jalur perseorangan. Oleh sebab itu, partai yang gagap memahami kemajuan berpikir masyarakat kita dalam mengikuti situasi politik terkini, kemudian mengambil langkah cepat dengan menghambat calon yang bakal maju melalui jalur perseorangan dengan merevisi undang-undang pilkada. Alhasil, langkah ini terbukti sedikit menciutkan nyali tokoh beserta relawannya untuk maju bertarung melalui jalur perseorangan.
Selanjutnya, rasa muak yang saya rasakan semakin menumpuk. Hal ini disebabkan, betapa langkah yang diambil oleh salah satu tokoh publik yang telah mendapat kepercayaan dan menaruh harapan besar terhadapnya untuk tetap tegak bertarung melalui jalur perseorangan secara mengejutkan memutar balikkan keputusan yang dibuatnya sendiri bersama teman-teman relawan yang semula tegak bertarung di pilkada dengan jalur perseorangan terpaksa harus berputar balik menggunakan partai sebagai kendaraan politiknya. Keputusan ini begitu sangat memukul publik. Kenyataan yang demikian ini semakin meyakinkan, bahwa didalam demokrasi kita hari ini, rakyat berkedudukan semata hanya menjadi obyek politik. Mereka, para rakyat yang miskin itu, tidak pernah mendapatkan kedaulatan politiknya sendiri. sehingga, dalam hal ini, rakyat tidak pernah tahu tentang kompromi-kompromi yang telah di buat oleh sekelompok elit politik, dengan di tambah kompromi-kompromi yang juga di nikmati oleh para barisan relawan palsu mereka.
Dan pada bagian akhir penulisan ini, sesuatu yang sangat ramai sedang menjadi pembahasan adalah pemberitaan tentang salah satu kepala daerah yang diyakini memiliki segudang prestasi (hanya prestasi menata kota) yang tengah membuat masyarakat kita terpecah. Salah satu pihak yang menjadi rakyat pemimpin tersebut meminta untuk ibu walikota tetap berada di Surabaya dan memimpin Surabaya sampai dengan selesai. Dilain pihak, rakyat meminta kepada ibu untuk memimpin ibukota. Permintaan mereka seolah sangat serius untuk meminang ibu arek-arek suroboyo tersebut, hal itu di buktikan dengan semakin banyak relawan yang bermunculan yang menyatakan siap mendukung ibu maju di pilkada ibukota. Bahkan, diantara para relawan yang tiada kejelasan darimana mereka berasal, bertindak nekat menjemput ibu ke rumah yang tengah ia pimpin. Kenekatan yang telah dilakukan mereka tersebut, disebabkan karena mereka menganggap, dengan modal prestasi yang berhasil menata kota Surabaya, ibu dari arek-arek suroboyo di yakini bakal sanggup untuk menata dan membangun ibukota menjadi lebih baik lagi, tanpa harus memperhatikan untuk mendahulukan penyelesaian kemiskinan dan sederet kisah pengangguran yang melanda ibukota. Oleh semakin derasnya dukungan yang begitu massif, melebihi penolakan yang ada, ibu tengah dalam kebimbangan. Sebab, sebagai kader partai, ia tidak punya kuasa untuk membuat keputusan secara sepihak. Ia harus menunggu keputusan partai, terutama keputusan ibu ketua umum partai pengusungnya yang telah mengantarnya maju dalam pilkada (pilwali Surabaya). Dalam perkembangan yang di tunjukkan oleh publik hari ini, adanya dukungan dan penolakan, untuk mengusung ibu walikota dari kota pahlwan tersebut menjadi calon gubernur ibukota, sangat penting bagi partai untuk membuat pertimbangan-pertimbangan yang bijak, terutama mengutamakan kepentingan rakyat dari segala-galanya, hal ini menyangkut demi sehatnya roda demokrasi kita. Bila yang menjadi rumusan adalah perbandingan jumlah penduduk antara Surabaya dan Jakarta, sehingga mereka tetap bersikukuh memutuskan untuk tetap mengusung ibu walikota yang baru menjabat di periode keduanya tersebut, dengan pertimbangan mereka harus menyelamatkan prosentase penduduk yang lebih besar, hal tersebut adalah cara pandang yang salah. Sebab, bila partai membuat keputusan yang demikian, memaksa mengantar ibu walikota menuju ibukota, akan berdampak buruk terhadap demokrasi kita, terutama dalam perkembangan perpolitikan tanah air. Bilamana rakyat yang tumbuh massif tanpa memiliki kepercayaannya terhadap politik, kita akan menyaksikan berpuluh juta orang yang hidupya tidak akan terselamatkan, oleh sebab, mereka kehilangan kedaulatannya dalam politik. Untuk itu, satu-satunya yang dapat kami harapkan agar demokrasi tetap berjalan baik adalah keputusan-keputusan yang dibuat partai dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. Partai yang mendapat keistimewan konstitusi sebagai bagian dari perangkat sistem demokrasi, agar mampu membuat sebuah keputusan yang berdampak baik dan mampu menyelamatkan demokrasi kita. Bila demokrasi terselamatkan, maka secara demokrasi pula akan kita wujudkan cita-cita kebangsaan. Dan semoga keputusan yang akan dibuat nantinya, dapat meredam kemuakan kami terhadap dunia politik tanah air. Semoga.
#BungLangit #RRI